Perhutani Perkuat Kolaborasi Multipihak dalam Penanganan Lahan Kritis Blok Artapela

BANDUNG, PERHUTANI (09/11/2026) | Perum Perhutani memperkuat kolaborasi multipihak dalam penanganan lahan kritis di kawasan Blok Artapela Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, melalui kegiatan peninjauan lapangan pada Rabu (04/11).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handoko didampingi Sekretaris Perusahaan Jerry Purwo Nugroho, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto didampingi Wakil Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Komarudin beserta jajaran, Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Lily Kurnia Asih beserta jajaran Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana beserta jajarannya dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, Presiden Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) Nasional Nace Permana, Ketua PLMDH Jawa Barat & Banten Daud Yusuf, LMDH Reksa Citarum, Satgas Citarum Harum, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kepala Desa Cibeureum Atep Ahmad Syarif Hidayat, segenap anggota Jaga Leuweung, serta masyarakat desa sekitar.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan lokasi tanaman dan rencana penanaman tahun 2026 di kawasan Blok Artapela. Agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama petani penggarap di Pos Pengamanan Blok Artapela serta pertemuan dengan para stakeholder di kawasan Situ Cisanti untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah penanganan kawasan.
Direktur Utama Perum Perhutani, Tio Handoko, menyampaikan komitmen Perhutani untuk menyelamatkan hutan Blok Artapela melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan yang bersinergi dengan segenap stakeholder. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Sejalan dengan hal tersebut, Perhutani juga mendorong pengembangan potensi bisnis karbon sebagai bagian dari penguatan nilai ekonomi kawasan hutan, sehingga manfaat ekologis dan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya juga akan dikembangkan Project Carbon Blok Artapela dengan skema ARR (Afforestation, Reforestation, Revegetation) yang dimulai dengan penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Mitigasi (DRAM) Blok Artapela.
Sementara itu, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Yudha Suswardhanto, menjelaskan bahwa Perhutani terus menyiapkan langkah penanganan lahan kritis melalui penanaman, penguatan pengamanan kawasan, dan pendampingan masyarakat.
“Perhutani memiliki wilayah kelola seluas 410,56 hektare di Blok Artapela, masuk dalam kelola hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wayang Windu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangalengan KPH Bandung Selatan. Sebagai bagian dari upaya penanganan lahan kritis, kami merencanakan penanaman seluas 97,44 hektare di tahun 2026, dilanjutkan pada tahun 2027 hingga tahun 2030. Penanaman akan dilaksanakan pada musim hujan dengan pola agroforestri, dengan pengembangan tanaman Pinus dan Kopi,” jelas Yudha.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menyampaikan penekanan komitmen bersama agar direalisasikan melalui aksi nyata melalui kegiatan penanaman bersama di Blok Artapela yang bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) pada tanggal 28 November 2026.
Selain penanaman, penguatan pengamanan terpadu bersama pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan kawasan. Pelibatan masyarakat melalui peran Jaga Leuweung juga didorong untuk mendukung pengawasan dan pembinaan kawasan hutan.
Melalui sinergi multipihak, Perhutani berharap penanganan Blok Artapela dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memulihkan fungsi kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air dan menjaga keberlanjutan ekosistem DAS Citarum.